KOORDINASI KOMISI PAKAN JAWA TIMUR

KOORDINASI KOMISI PAKAN JAWA TIMUR

Jumat, 20 Juli 2012 | 10:09 WIB Penulis : Web Admin Dibaca : 1554 kali
No Image

Sehingga diperlukan strategi yang diarahkan menuju ketahanan pakan meliputi strategi ketersediaan pakan, strategi produktivitas pakan dan strategi distribusi pakan. Tercapainya ketahanan pakan di Jawa Timur sangat didukung oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (Disnak Jatim) sebagai “policy maker” melalui sinergitas kebijakan, sosialisasi, implementasi, apresiasi dan komitmen serta melibatkan peran serta dan kerjasama dengan instansi pemerintah (Dinas Pertanian), pihak swasta dan akademisi yang membidangi pakan ternak.

Oleh karenanya, pada hari rabu (18/7) Disnak Jatim menyelenggarakan Pertemuan Komisi Pakan Jawa Timur. Pertemuan yang diselenggarakan di Surabaya ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintah, akademisi dan pihak swasta yang membidangi pakan ternak di Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut, Komisi Pakan Jawa Timur menunjuk Bpk. Ir. M. Ali Yoesran sebagai koordinator dan Bpk. M. Halim Natsir , S.Pt, MP sebagai sekretaris.

Ketersediaan pakan ternak dalam menunjang produktivitas ternak di Jawa Timur berhubungan dengan mapping dan update data populasi ternak dan ketersediaan bahan baku ternak untuk mengetahui kapasitas tampung suatu wilayah, sehingga kebijakan yang diambil oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan optimal. Sehingga perlu adanya koordinasi diantara Komisi Pakan dengan Pengawas Mutu Pakan (Wastukan) Jawa Timur melalui pertemuan untuk membahas pengawasan mutu pakan di lapangan seperti pengawasan FA/FS, pemalsuan bahan baku/pakan.

Dalam pertemuan tersebut juga dirumuskan mekanisme Komisi Pakan Jawa Timur dalam kepengurusan dan pelaksanaan tugas – tugasnya dapat mengadopsi Komisi Pakan Nasional.  Diantaranya komisi pakan melakukan pertemuan sebanyak dua kali dalam setahun, komisi pakan harus bersedia memberikan masukan/advice kepada policy maker dalam bentuk lisan atau tertulis, bersedia menjadi narasumber dan ikut memberikan pengawasan dalam hal kebijakan yang dibuat policy maker. (dw)

Sumber: DISNAK JATIM